Dengan komposisi masyarakat Kab. Nunukan yang sangat heterogen, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi gejolak yang berkembang menjadi chaos sehingga berimplikasi pada  kerusuhan yang bersifat kontijensi yang diakibatkan adanya perbedaan kelompok, suku, maupun polarisasi – polarisasi lainnya yang tercipta di tengah masyarakat.Polres Nunukan selaku pengemban tugas menjaga stabilitas kamtibmas di Kabupaten Nunukan, akan selalu bertindak secara riil, kongkrit dan strategis   untuk mengamanankan Kabupaten Nunukan sehingga masyarakat Kabupaten Nunukan merasa aman dan tenteram dalam melakukan aktifitas sehari - hari.

        Polres Nunukan, merupakan pemekaran dari Polres Tarakan, sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 30 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 tentang pembentukan Polres Nunukan.
      
       Letak geografis wilayah hukum Polres Nunukan yang sangat strategis dan berpulau-pulau serta kaya akan sumber daya alam yang memiliki penduduk terdiri dari beberapa etnis dan juga sebagai jalur pengiriman TKI dari berbagai daerah di Indonesia khususnya dari daerah Indonesia bagian Timur, namun disisi lain dengan adanya kemajuan tersebut memunculkan berbagai permasalahan sosial seperti penyakit masyarakat, nerkoba, miras, pencurian, TKI Illegal, pembunuhan, penipuan, Trafficking In person, Illegal Logging, Penyelundupan, Pelanggaran Imigrasi, dan masih banyak jenis lain tindakan kejahatan yang timbul dari adanya niat dan kesempatan.

        Di saat era globalisasi dan kmajuan di bidang teknologi informasi dan teransformasi serta di berlakukannya UU RI No. 32 tahun 2004 ttg pemerintahan daerah telah mendorong pula berkembangnya pembangunan di segala bidang untuk memajukan dan memudahkan serta mensejahtrakan masyarakat. Dengan adanya Otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sehingga di perlukan keadaan wilayah yang stabil dan kondusif. POLRI sebagai pengemban keamanan dalam negeri dituntut lebih profesional sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum untuk mendukung agar kegiatan pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku.